HUMAS IAIN Sorong – Pendidikan inklusi menjadi salah satu materi penting dalam rangkaian pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Sorong. Dalam kesempatan tersebut, Rusyaid hadir sebagai salah satu pemateri dengan membawakan materi “Pendidikan Inklusi di Papua Barat Daya: Tantangan, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan.” Materi ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya menghadirkan layanan pendidikan yang adil, ramah, dan terbuka bagi setiap anak tanpa diskriminasi.
Dalam pemaparannya, Rusyaid menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas dan peserta didik yang menghadapi hambatan dalam proses belajar. Pendidikan inklusi tidak hanya berkaitan dengan kesempatan untuk bersekolah, tetapi juga memastikan setiap peserta didik memperoleh dukungan sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Oleh karena itu, sekolah perlu menyesuaikan metode pembelajaran, sarana, media, serta sistem penilaian agar seluruh peserta didik dapat berpartisipasi dan mengembangkan potensinya secara optimal.
Ia juga menyoroti kondisi Papua Barat Daya yang memiliki keragaman geografis, sosial, dan budaya. Keadaan tersebut menjadi pertimbangan penting dalam upaya pemerataan layanan pendidikan di wilayah ini. Menurut materi yang disampaikan, pemerintah daerah telah mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sejak 2025, dengan proses finalisasi dokumen berlangsung pada Maret 2026. Upaya tersebut memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, serta organisasi penyandang disabilitas.
Lebih lanjut, Rusyaid memaparkan sejumlah tantangan dalam pengembangan pendidikan inklusi, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan peserta didik, fasilitas sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel, hingga hambatan geografis dan transportasi di sejumlah wilayah. Selain itu, stigma sosial, diskriminasi, serta perundungan juga dapat membatasi kesempatan anak untuk belajar dan berpartisipasi di lingkungan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi membutuhkan perhatian bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah yang terarah dan berkelanjutan, seperti pendataan peserta didik berdasarkan kebutuhan pendidikannya, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan, serta perbaikan aksesibilitas bangunan dan fasilitas sekolah. Penyesuaian pembelajaran juga perlu dilakukan agar peserta didik memperoleh dukungan yang sesuai. Di samping itu, koordinasi dengan layanan kesehatan, keluarga, dan organisasi penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam membangun sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan setiap anak.
Rusyaid turut menekankan pentingnya peran berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pendidikan inklusi. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan, menyediakan anggaran, dan mengawasi pelaksanaannya. Dinas pendidikan dan sekolah berperan memastikan akses serta dukungan belajar, sementara guru perlu menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan menghargai perbedaan. Dukungan orang tua dan masyarakat juga tidak kalah penting, terutama dalam mencegah stigma dan membangun lingkungan yang menerima keberagaman. Sementara itu, organisasi penyandang disabilitas perlu dilibatkan agar pengalaman dan kebutuhan mereka menjadi pertimbangan dalam pengembangan layanan pendidikan.
Melalui materi pembekalan ini, mahasiswa KKN IAIN Sorong diharapkan semakin memahami bahwa pengabdian kepada masyarakat juga menuntut kepekaan terhadap persoalan sosial, termasuk kesetaraan akses pendidikan bagi anak-anak dengan beragam kebutuhan. Pemahaman tersebut dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mengenali kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh, membangun komunikasi yang baik, serta mendukung tumbuhnya lingkungan yang inklusif selama menjalankan kegiatan KKN.
Pendidikan inklusi pada akhirnya bukan sekadar tentang memberikan kesempatan belajar, melainkan juga memastikan setiap anak merasa diterima, dihargai, dan memiliki ruang untuk berkembang. Dengan sinergi pemerintah, tenaga pendidik, keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, upaya mewujudkan pendidikan yang setara di Papua Barat Daya diharapkan dapat terus berkembang. Semangat inilah yang perlu dibawa bersama, agar kehadiran mahasiswa KKN tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan akademik, tetapi juga turut menumbuhkan kepedulian terhadap masa depan pendidikan yang lebih adil dan ramah bagi semua anak.
Penulis : kar/Humas
Editor : wi/Humas