HUMAS IAIN Sorong – Komitmen untuk menghadirkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel kembali ditunjukkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong melalui keikutsertaannya dalam Presentasi dan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Dalam agenda yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut, Rektor IAIN Sorong, Suparto Iribaram, secara langsung menyampaikan berbagai upaya dan komitmen institusi dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualitas.
Kegiatan yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026), menjadi kesempatan bagi IAIN Sorong untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi sekaligus memperlihatkan keseriusan institusi dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
Dalam agenda tersebut, Suparto Iribaram hadir bersama Wakil Rektor II Muhammad Rusdi Rasyid yang juga menjabat sebagai Ketua PPID Utama IAIN Sorong serta Erwinestri Hanidar N.A., Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT. TIPD) sekaligus Koordinator PPID Pelaksana Institusi. Kehadiran jajaran pimpinan dan pengelola PPID ini mencerminkan keterlibatan langsung unsur pimpinan dalam mendukung penguatan keterbukaan informasi di lingkungan perguruan tinggi.
Rektor IAIN Sorong mengungkapkan rasa syukurnya karena seluruh proses presentasi dan uji publik dapat dilaksanakan dengan lancar. Menurutnya, kesempatan tersebut telah dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai informasi penting mengenai langkah-langkah yang ditempuh IAIN Sorong dalam mengembangkan sistem pelayanan informasi publik.
“Alhamdulillah, saya bersama Tim PPID IAIN Sorong telah berupaya memberikan yang terbaik dalam mengikuti seluruh tahapan presentasi dan uji publik ini. Kami berharap apa yang telah dipersiapkan dan dipaparkan dapat memberikan hasil yang baik dan memuaskan. Tentu, ini merupakan hasil kerja sama dan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di IAIN Sorong,” ujar Suparto.
Ia juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif sebagai badan publik, melainkan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan informasi perlu dilakukan secara terencana, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Sebelumnya, IAIN Sorong telah dinyatakan lolos tahapan verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Keberhasilan melewati tahapan tersebut mengantarkan IAIN Sorong untuk mengikuti proses presentasi dan uji publik sebagai bagian lanjutan dari rangkaian evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat RI.
Dalam proses pengelolaan informasi, IAIN Sorong juga menaruh perhatian pada keseimbangan antara pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan kewajiban institusi dalam menjaga kerahasiaan informasi tertentu. Hal ini mengingat terdapat sejumlah informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibuka kepada publik, termasuk data pribadi dan informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan.
Prinsip tersebut menjadi landasan agar pelayanan informasi tidak hanya mengedepankan keterbukaan, tetapi juga menjunjung tinggi ketentuan hukum serta perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia. Dengan penerapan tata kelola yang tepat, masyarakat tetap dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan data.
Keikutsertaan dalam uji publik ini sekaligus menjadi ruang evaluasi bagi IAIN Sorong untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperkuat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi. Komitmen tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan PPID, pengembangan inovasi informasi, serta kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.
Melalui dukungan pimpinan dan kerja kolektif Tim PPID, IAIN Sorong bertekad untuk terus memperkuat keterbukaan informasi sebagai bagian dari penerapan tata kelola institusi yang baik. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan perguruan tinggi yang semakin transparan, responsif, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap penyelenggaraan layanan publik kepada masyarakat.
Penulis : kar/Humas
Editor : wi/Humas