Humas IAIN Sorong – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua Barat, Luksen Jems Mayor, S.Sos MAP secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) Terkait Kampanye Halal Oktober 2024 (WHO24) di Hotel Aston, Selasa (5/3).
Dalam sambutannya Kakanwil Kemenag Luksen Jems Mayor mengatakan, kampanye produk hal yang berlangsung secara serentak di seluruh tanah air hingga Oktober 2024 perlu didukung oleh semua pihak.
“Saya sering sampaikan bahwa produk halal ini bukan berkaitan dengan soal kehalalalan yang diimani oleh saudara-saudara muslim, tapi ini adalah kebutuhan ekonomi masyarakat pada hari ini. Termasuk Kota sorong jadi tempat tujuan wisata, karena itu produk halal adalah bagian dari syarat suatu perkembangan masyarakat kita hari ini,”ujar Kakanwil Kemenag Provinsi Papua Barat, Luksen Jems Mayor didampingi Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Dzikro, S.Pt ME dan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, Prof Dr Hamzah, M.Ag yang hadir sebagai narasumber pada Rakor LP3H dan LPH terkait kampanye halal Oktober 2024.
Dikatakan oleh Kakanwil , LP3H dan LPH hadir untuk memastikan betul agar perkembangan produk halal dapat menunjang ekonomi masyarakat, ekonomi umat tanpa memandang agama.
Diakui oleh Luksen Jems Mayor, bicara tentang produk halal, untuk masyarakat di Pulau Jawa itu sesuatu yang biasa saja. “Tetapi di sini (Tanah Papua) pasti saya yakini teman-teman menghadapi kendala teknis di lapangan dengan berbagai persepsi masyarakat terhadap sertifkasi halal,”ujarnya.
Dan menurut Luksen Jems Mayor, hal itu wajar saja terjadi. Dari dinamika yang dihadapi oleh petugas Pendamping Proses Produk Halal (P3H), butuh adanya kepekaan, kearifan untuk dapat memastikan diri mensosialisasikan program pemerintah khususnya Kementerian Agama RI.
“Bisa saja teman-teman yang tidak seiman dengan saudara seperti memberikan pemikiran lain , ini ada apa, Kementerian Agama kok kampanye produk halal, termasuk saya ditugaskan untuk mengkampanyekan produk halal, karena itu butuh kepekaan, butuh kearifan, kesungguhan untuk melakukan sosialisasi,”tandas Kakanwil Kemenag Provinsi Papua Barat.
Terkait dengan kampanye produk halal, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Dr Muhammad Aqil Irham, M.Si dalam sambutannya melalui zoom, Selasa (5/3), secara resmi meluncurkan program Wajib Halal Oktober (WHO) 2024 serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Dijelaskan oleh Muhammad Aqil Irham, WHO 24 adalah kegiatan yang bertujuan untuk memitigasi dan mensosialisasikan secara masif serta menyukseskan pembelakuan wajib halal untuk produk makanan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong produk makanan, minuman dan termasuk di dalamnya juga hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
“Ini merupakan produk yang diprioritaskan sesuai penahapan pertama yang diatur dalam PP No 39 tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai Mei 2024 yang akan dilakukan secara masif di 34 provinsi dan 3000 desa,”jelasnya.
Kegiatan WHO24 melibatkan Satgas pelayanan dan produk halal daerah di 34 provinsi serta melibatkan para pemangku kepentingan, stakeholder yaitu para mitra strategis BPJPH , lembaga pemeriksa halal, lembaga proses produk hala, LP3H serta pedamping proses produksi halal, dinas terkait di pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, ormas Islam, para ulama dan lainnya.
Diungkapkan oleh Kepala BPJPH bahwa saat ini ada 3,9 juta produk yang bersertifikasi halal dan masih banyak pelaku usaha terutama produk makanan dan minuman yang produknya belum memiliki sertifikat halal.
“Selain itu , rumah potong hewan, rumah potong unggas, tempat pemotongan hewan, tempat pemotongan unggas yang sudah bersertifikat halal sebanyak 1.240 unit dari 1.884 unit sesuai data BPS dan Kementerian Pertanian Februari 2023,”ungkapnya. Dalam kegiatan WHO24, BPJPH perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memberikan sosialisasi, edukasi, literasi, informasi kepada publik dan stakeholder semuanya tentang wajib sertifikasi halal Oktober 2024.
Sementara itu dalam acara Rakor LP3H dan LPH yang dihadiri Direktur LP3H Provinsi Papua Barat Daya ST Umroh, MA yang juga Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong, moderator yang juga memandu rangkaian acara Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M.Pd, menghadirkan nara sumber Rektor IAIN Sorong Prof Dr Hamzah Khariyah,M.Ag yang menyajikan materi tentang “Transformasi Halal Sebagai Jaminan Konsumen Menuju Indonesia Halal”.
Selain itu, juga tampil anggota P3H, Hj Sri Lestari, S.Sos dengan materi “Strategi Pengelolaan dan Meningkatkan Capaian Target Sertifikat Halal Selft Delelare”. Dalam sesi tanya jawab, Hj Sri Lestari mengaku sangat hati-hati dalam menerbitkan sertifikat halal suatu produk, butuh ketelitian, terutama meneliti bahan-bahan produksi yang digunakan, apakah halal atau tidak.
Usai menerima materi, dengan mengenakan rompi krem bertuliskan “Pendamping Proses Produksi Halal” dalam kampanye WHO24, hari pertama 40 orang peserta Rakor LP3H dan LPH turun ke lapangan membagikan brosur yang diberikan oleh Sekretaris Satgas Halal Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Al Jusman Temongmere.
Selain itun Kepala P3JPH, Dzikro, S.Pt ME didampingi Direktur LP3H St Umroh,MA dan Sekretaris Satgas Halal, Jusman Temongmere dan anggota P3H Hj Sri Lestari, S.Sos meninjau salah satu rumah pemotongan hewan (RPH) di Kabupaten Sorong. (rosmini)
