Humas IAIN Sorong – Rapat Nasional Forum Dekan Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia yang berlangsung di Ambon, Maluku, pada tanggal 26–29 April 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar Fakultas Syariah dan Hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini dihadiri oleh lebih dari 60 dekan dan wakil dekan dari berbagai PTKIN di seluruh Indonesia.
Selain agenda rapat nasional, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Seminar Nasional yang mengangkat tema perempuan dalam dunia hukum. Tema tersebut menjadi perhatian penting mengingat peran strategis perempuan dalam sistem hukum, baik dalam perspektif hukum nasional, hukum Islam, maupun hukum adat yang berkembang di masyarakat Indonesia.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas sejumlah isu strategis, di antaranya perubahan nomenklatur program studi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, penyusunan rancangan pedoman magang peradilan, serta penguatan implementasi Kurikulum Cinta dan Outcome Based Education (OBE) berbasis Akreditasi 5.0. Pembahasan ini dinilai sangat penting untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang semakin dinamis, khususnya dalam menyiapkan lulusan yang adaptif, kompetitif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan regulasi nasional.
Dr. Surahman Amin menjelaskan bahwa Forum Dekan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan dua hingga tiga kali setahun apabila terdapat persoalan penting yang harus segera diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan regulasi, kebijakan akademik, dan penguatan kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum. Selanjutnya keberadaan Forum Dekan Syariah dan Hukum sangat penting sebagai ruang konsolidasi pemikiran dan kebijakan, agar persoalan hukum dan syariah tetap menjadi perhatian utama dalam kehidupan masyarakat serta pembangunan bangsa. Menurutnya, fakultas syariah dan hukum memiliki tanggung jawab besar dalam melahirkan pemikiran hukum Islam yang moderat, solutif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.
Acara pembukaan Rapat Nasional ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, Rektor UIN Abdul Muthalib Sangadji (AM) Maluku, Prof. Dr. Abidin Wakano, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Dalam sambutannya, Rektor UIN AM Maluku menyampaikan bahwa posisi perempuan dalam struktur hukum adat di Maluku memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Ia juga menegaskan bahwa Ambon sebagai City of Manise, City of Music, dan City of Peace merupakan simbol harmonisasi sosial, budaya, dan keberagaman yang patut menjadi inspirasi nasional maupun global.
Ketua Forum Dekan Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia, Muhammad Maksum, memberikan apresiasi tinggi kepada UIN AM Ambon sebagai tuan rumah yang dinilai sangat siap dan hangat dalam menyambut 67 peserta yang hadir dari seluruh Indonesia. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan tinggi hukum dan syariah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, menjelaskan bahwa Maluku memiliki kontribusi besar dalam perjalanan peradaban dunia. Ia menekankan pentingnya menjaga ketahanan sosial di tengah keberagaman masyarakat Maluku, mengingat adanya kekuatan sosial yang berimbang yang harus terus dibina agar tidak menimbulkan gesekan yang merugikan masyarakat.
Menurutnya, Maluku merupakan daerah yang sangat menjunjung tinggi nilai perdamaian, persatuan, dan harmoni sosial. Oleh karena itu, ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran para intelektual dari seluruh Indonesia yang telah hadir dalam forum ilmiah tersebut. Ia juga berharap agar semangat menjaga harmoni dalam keberagaman terus dipelihara, sehingga perdamaian dan persatuan bangsa dapat terus terwujud.
Rapat Nasional Forum Dekan Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia ini diharapkan mampu melahirkan berbagai rekomendasi penting yang menjadi rujukan bagi pengembangan kelembagaan, kurikulum, dan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN, sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi Islam dalam menjawab tantangan hukum dan sosial di Indonesia. Ambon, 27 April 2026. (admin Fak.Syardak/humas)