Humas IAIN Sorong- Upaya peningkatan alih status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) terus dilakukan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Dalam dukungannya untuk mempercepat alih status IAIN menjadi UIN , Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr Drs Mohammad Musa’ad, M.Si pada 20 November 2023 telah mengeluarkan 2 surat rekomendasi.
“Surat pertama ditujukan kepada Wakil Presiden untuk minta audensi. Surat kedua memberikan rekomendasi untuk percepatan peningkatan alih status, ada dua jadi bukan hanya IAIN tapi ada juga Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) yang ada di Sorong.
Itu yang direkomendasikan oleh Bpk Pj Gubernur kepada bapak Wapres . Supaya menjadi cikal bakal dua universitas ini (UIN) dan STAK menjadi universitas negeri di Papua Barat Daya. Ini yang jadi komitmen bapak gubernur,”ungkap Kepala Bapperida Pemprov Papua Barat Daya, H. Rahman, S.STP M.Si dalam Focus Group Discussion (FGD) III di Rylich Panorama Kampung Baru , Jumat lalu (15/12/2023).
Sebagai narasumber dalam FGD III, Rektor IAIN Sorong Prof Dr Hamzah Khaeriyah, M.Ag mengatakan, upaya alih status IAIN jadi UIN telah dilakukan melalui FGD I, FGD II yang digelar di Jakarta November lalu dan FGD III yang digelar di Rylich Panorama, Kampung Baru Kota Sorong.
Dalam perjuangan alih status IAIN jadi UIN yang ditempuh melalui jalur afirmasi, yang dinanti adalah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres).
Menguraikan progres dari langkah-langkah yang sudah ditempuh, menurut Rektor IAIN Sorong, Prof Hamzah, saat ini surat PJ Gubernur Papua Barat Daya yang ditujukan kepada presiden per tanggal 13 Desember 2024 sudah sampai di Deputi Perencanaan Undang-Undang.
Hanya saja sampai saat ini saat dikomunikasikan per tanggal 13 Desember itu, Kepala Deputi PUU belum memperoleh arahan dari atasan dalam hal ini Menteri Sekretris Negara.
Dukungan kuat dari Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk mempercepat alih status IAIN jadi UIN karena Papua Barat Daya telah resmi jadi provinsi ke 38 di Tanah Air.
Dikatakan oleh Kepala Bapperida, H. Rahman tuntutan dari kelahiran Provinsi Papua Barat Daya dan merupakan salah satu persyaratan lahirnya provinsi baru adalah memiliki rumah sakit daerah dan universitas negeri. Dan satu-satunya perguruan tinggi negeri di Provinsi Papua Barat Daya adalah IAIN Sorong.
“Kalau kita membuat universitas baru mulai dari nol itu agak sulit, tapi bagaimana yang ada kita tingkatkan, itu biaya murah dan lebih mudah,”ujar Rahman yang dalam FGD III di Rylich Panorama mewakili Pj Gubernur Papua Barat Daya. Artinya secara legal standing ini masuk dalam rencana Provinsi PBD sehingga diharapkan pemerintah pusat dapat segera mewujudkan IAIN jadi UIN dalam rangka akselerasi dan percepatan pebangunan di Tanah Papua khususnya di Papua Barat Daya.
Dikatakan oleh Rahman, Pemprov Papua Barat Daya memiliki komitmen yang besar untuk bagimana membuat masayarakat otaknya cerdas, badannya sehat dan kantongnya tebal. Untuk mewujudkan ini tentu melalui pendidikan baik itu pendidikan formal maupun nonformal.
Misi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan sejahtera. “Sumber Daya Manusia jadi prioritas. Kita mau membangun masyarakat Papua Barat Daya yang cerdas, sehat dan produktif,”tandasnya.
Dalam FDG III yang dipandu moderator H. Hasbullah, P.hD M.Ag dengan turut menghadirkan nara sumber Kepala Biro AUAK, Dr H. M ARrsyad Ambo Tuo, M.Ag selaku ketua panitia, dukungan percepatan alih status IAIN Sorong jadi Universitas Islam Negeri disampaikan para tokoh agama, ketua-ketua organisasi keagamaan serta pimpinan stakeholder lainnya
Pdt Obed Nego Maury, S.Th M.Th , Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Kota Sorong yang juga Ketua Moderasi Beragama IAIN Sorong menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad yang sudah mengeluarkan rekomendasi supaya alih status IAIN menjadi UIN bisa segera terwujud.
Yang menarik perhatian Pdt Obed Maury adalah tentang kemiskinan di daerah Papua , padahal sumber daya alam yang dimiliki luar biasa. “Kesalahan dimana? , kiranya pertanyaan ini direnungkan dan diteruskan ke pusat. Supaya kita hilangkan kemiskinan ini karena kita malu terhadap daerah lain. Kita gembor-gemborkan sumber daya alam yang luar biasa tap orangnya masih miskin,”ujar Pdt Obed Maury.
Dikatakan, dengan alih status IAIN jadi universitas dimana melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat mengatasi kemiskinan di Tanah Papua.
Anggota DPD RI Sanusi Rahaningmas, dalam dukungannya untuk mewujudkan alih status IAIN jadi unversitas mengatakan akan meminta dukungan dari pimpinan DPD RI. Karena menurutnya, sudah selayaknya IAIN Sorong alih status jadi universitas sehingga upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat Daya dapat terwujud.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Kota Sorong, H. Muhammad Taslim, S.Sos M.Pd mengatakan, sebagai konsekwens pemerintah pusat melahirkan Provinsi Papua Barat Daya, maka universitas negeri harus dihadirkan di Provinsi Papua Barat Daya.
Sebelumnya, anggota DPRD Kota Sorong Syafruddin Sabonnama memuji konsisten personel tim percepatan yang dilibatkan IAIN Sorong dalam alih status dari IAIN jadi UIN. Karena menurutnya perjuangan mewujudkan hadirnya Universitas Islam Negeri Sorong itu akan berhasil dari adanya sebuah konsistensi.
Ketua MUI Kabupaten Sorong Ahad Sakka mengatakan, rekomendasi yang diberikan Pj Gubernur Papua Barat Daya betul-betul sangat dibutuhkan, dan itu harus segera ditindaklanjuti.
“Harus ada komitmen untuk melanjutkan ke Wapres. Universitas harus ada, itu yang bisa menjawab Papua yang cerdas, sehat dan produktif. Kalau itu tidak ada maka kemiskinan akan terus terjadi di Papua. Harapan saya untuk tanah Papua harus kita bangun,”ujar Ahad Sakka.
Dalam dukungannya, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya, H. Mungawan mengatakan dengan alih status IAIN jadi universitas diharapkan akan dibuka program studi yang lebih beragam yang dibutuhkan masyarakat Papua Barat Daya seperti Prodi kesehatan, Prodi teknik dan Pertanian. “Penyebaran mahasiswa harus lebih ditingkatkan ini yang akan mendobrak percepatan IAIN menjadi UIN,”ujar Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya, H. Mungawan.
Sementara Ketua Forum Muslim Papua, Sidiq Rahakbauw mengatakan, jika pemerintah pusat mau menyetujui terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, masa setujui berdirinya universitas negeri saja susah.
“Mengurus yang banyak orang saja bisa, pemerintah gelontorkan uang untuk membangun negeri, tapi bangun SDM saja kok agak ribet, rasanya sulit di negara ini,”tandas Sidiq Rahakbauw.
Ia berharap para tokoh agama diberikan ruang untuk berbicara langsung dengan pemerintah pusat, dalam hal ini dengan Mendagri Tito Karnavian yang baru-baru ini berkunjung ke Sorong belum lama ini.
Ketua Panitia Alih Status IAIN Sorong jadi UIN, Dr H.M Arsyad Ambo Tuo, M.Ag mengatakan, kegiatan FGD I, II dan III yang sudah dilaksanakan adalah bagian dari proses untuk mewujudkan IAIN Sorong menjadi IAIN.
Dikatakan oleh Ambo Tuo, dari perjalanan tahap ke tahap yang sudah dilalui, Tim Alih Status melihat ada progres yang luar biasa. Bahwa apreseasi dan dukungan baik dari pemerintah dan unsur tokoh dan organisasi kemasyarakatan di Papua Barat Daya adalah bagian dari ikhitiar lahiriah.
“Ikhitiar lahiriah ini juga tentu kita barengi dengan ikhtian batiniah, sehingga apa yang menjadi harapan kita dijabah oleh Allah SWT. Karena pada prinsipnya harapan ini tentu merupakan bagian dari program pemerintah yang akan berujung pada peningkatan indeks atau IPM Papua Barat Daya itu sendiri,”tandas Arsyad Ambo Tuo yang sehari-hari Karo AUAK IAIN Sorong,
Dukungan yang diberikan oleh pemerintah, para tokoh dan pimpinan stakeholder semakin memberikan energi bahwa apa yang diharapkan dapat terwujud. (rosmini)
